Muaro Jambi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Muaro Jambi berhasil meraih nilai tertinggi di Provinsi Jambi dalam penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 204 Tahun 2026, Kabupaten Muaro Jambi memperoleh nilai 90,198 dengan predikat Sangat Baik. Capaian tersebut menempatkan Muaro Jambi di peringkat ke-78 secara nasional sekaligus menjadi daerah dengan nilai terbaik di Provinsi Jambi.
Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ulil Amri. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Meski demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan agar capaian itu tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Namun, jangan cepat berpuas diri. Prestasi ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tegas Ulil.
Ia menilai tantangan dalam pelayanan publik ke depan akan semakin dinamis. Karena itu, inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan efisien.
“Pelayanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Era digital menuntut pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien,” ujarnya.
Ulil juga meminta Pemkab Muaro Jambi tidak berhenti melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan yang telah berjalan. Menurutnya, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan berhenti hanya karena sudah mendapat nilai baik. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar kualitas pelayanan semakin meningkat,” katanya.
Selain itu, Ulil mendorong agar pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus diperkuat sehingga mampu memberikan layanan yang semakin efektif dan efisien kepada masyarakat.
Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya berdampak pada kemudahan masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika pelayanan semakin baik, maka kepercayaan publik juga akan semakin tinggi,” pungkasnya.
0 Komentar